MENJADI PRIBADI BERMANFAAT

perdana Menteri Inggris David Cameron mengancam akan menangguhkan bantuan untuk negara-negara yang tidak mengubah peraturan larangan homoseksualitas. Demikian dilaporkan BBC, Ahad (30/10/2011).

Hal tersebut diungkapkan Cameron dalam pertemuan para pemimpin negara Persemakmuran Inggris di Perth, Australia.

Cameron mengatakan, mereka yang ingin mendapatkan bantuan dana dari Inggris harus "mematuhi hak asasi manusia sebagaimana mestinya."

Mengakhiri larangan terhadap homoseksualitas merupakan salah satu rekomendasi yang diajukan dalam laporan internal untuk rencana ke depan negara-negara Persemakmuran Inggris.

Ancaman Cameron itu hanya dikenakan untuk satu macam bantuan bilateral, yang dikenal dengan dukungan anggaran umum, dan tidak akan mengurangi jumlah keseluruhan bantuan ke satu negara.

Malawi sudah merasakan penangguhan bantuan anggaran tersebut, terkait dengan sikapnya terhadap hak-hak kaum gay.

Selanjutnya, Uganda dan Ghana yang giliran mendapat sorotan.

Dalam wawancaranya di BBC One, Cameron menegaskan bahwa uang bantuan yang diberikan Inggris kepada sejumlah negara harus diberi "syarat", demi mencapai kemajuan.

"Inggris adalah salah satu pemberi bantuan utama di dunia. Kami ingin melihat negara-negara yang menerima bantuan kami, menerapkan hak asasi manusia sebagaimana mestinya," kata Cameron.

Sebanyak 41 negara dari 54 anggota Persemakmuran memiliki peraturan yang melarang homoseksualitas. Kebanyakan peraturan itu merupakan peninggalan hukum Inggris pada masa penjajahan.

Pembahasan rancangan undang-undang anti homoseksual di parlemen Uganda pada tahun 2009 memunculkan kontroversi.

Senat Nigeria saat ini sedang membahas rancangan undang-undang yang melarang pernikahan sesama jenis. Termasuk didalamnya hukuman bagi siapa saja yang menjadi saksi atau membantu pernikahan sesama jenis.

Seorang jurubicara di Departemen Pembangunan Internasional Inggris mengatakan, besarnya dana yang dialokasikan untuk dukungan anggaran anggota persemakmuran sekitar 5% dari total anggaran bantuan Inggris £7,46 milyar setiap tahun. Bantuan tersebut memiliki syarat, di mana penerimanya harus mematuhi aturan terkait pengurangan angka kemiskinan, mematuhi HAM, tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas domestik.

Malawi ditangguhkan dana dukungan anggarannya sebesar 19 juta poundsterling, karena berbagai alasan. Antara lain rendahnya tingkat kemajuan HAM, kebebasan pers, dan masalah terkait pendekatan terhadap hak-hak kaum gay.

Ada yang lebih penting
Menanggapi kabar tersebut, Charles Odongpho, seorang jurnalis dari Jaringan Radio Uganda, mengatakan bahwa dirinya dibuat bingung dengan keputusan tersebut.

"Saya menyambut keputusan apapun untuk menekan pemerintah kami, agar lebih menghormati nilai-nilai demokratis dan hak asasi manusia. Tapi, berbicara sebagai seorang rakyat Uganda, saya menilai kami memiliki banyak masalah yang lebih penting untuk diatasi daripada hak homoseksual," kata Odongpho.

"Ini uang Anda dan Anda tahu mau diletakkan di mana uang itu. Tapi, kami di sini menghadapi masalah-masalah yang sangat serius, seperti korupsi, kemiskinan, pendidikan dan kelaparan. Ini adalah masalah yang paling penting bagi kami. Bukan hak-hak homoseksual," tegasnya.

Menunjuk seorang komisioner untuk menangani masalah hak kaum homoseksual dan masalah HAM lainnya, merupakan satu dari 100 lebih rekomendasi yang disampaikan dalam laporan internal, yang dibuat oleh Commonwealth Eminent Persons Group, di mana salah satu anggotanya adalah mantan menteri luar negeri Inggris dan seorang Yahudi, Sir Malcolm Rifkind.

Namun, rekomendasi itu mendapat tentangan dari sejumlah pemimpin negara, termasuk Perdana Menteri Australia Julia Gillard, yang berbicara pada hari terakhir pertemuan tingkat tinggi selama tiga hari di Austarlia Barat itu.*

Keterangan foto: David Cameron dan Julia Gillard.


sumber